Press Rilis, Putusan Mahkamah Agung, Pengurus PSHT Pusat Sampaikan Hal Penting, Warga SH Terate Wajib Baca

MADIUN- Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat, menggelar press release terkait dengan adanya berita putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan pembatalan Badan Hukum (BH) PSHT yang diajukan Drs. R. Moerdjoko dan Tono Suharyono, Senin (4/12/2023).

Dalam press release di Graha Wira Tama Padepokan Agung PSHT jalan Merak Kota Madiun, Jawa Timur itu dihadiri Ketua Umum PSHT Drs. R. Moerdjoko, Ketua Dewan Pusat, H. Issoebiantoro, S.H serta tiga orang dari Lembaga Hukum dan Advokasi (LHA) PSHT, Sukriyanto, S.H., MH Maryono, dan Sutrisno Budi, S.H., M.H.

Baca juga: Hendri Kampai: Kasus Tom Lembong dan Fenomena Bola Salju Penangkapan Para Koruptor di Indonesia

 

PRESS RELEASE SIARAN PERS:

Baca juga: Advokasi Hak Dosen, DIKTI Perlu Bentuk Lembaga Penyelesaian Perselisihan Dosen dengan Perguruan Tinggi

Nomor: 329/SE/PP-PSHT.Hum.000/XII/2023 Tentang tanggapan atas adanya press release pihak yang mengaku sebagai pengurus pusat Persaudaraan Setia Hati Terate terkait Putusan PK Kedua.

Menanggapi adanya berita “Mahkamah Agung Tolak Peninjauan Kembali Kedua R. Moerdjoko Atas Badan Hukum PSHT” yang dilakukan oleh orang yang mengaku-ngaku sebagai pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate yang sah di media massa dan media sosial, maka pengurus pusat Persaudaraan Setia Hati Terate menyatakan:

Baca juga: KPK Tangkap Gubernur Papua Lukas Enembe, Tersangka Suap Proyek di Papua

1. Bahwa bilamana ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa mereka sebagai pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate yang sah berdasar keputusan PK Kedua, maka kami sampaikan bahwa perkara nomor 237 PK/TUN/2022 adalah perkara tentang badan hukum, dan bukan sengketa kepengurusan, karena kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate secara fakta (de facto) adalah Kangmas R. Moerdjoko sebagai Ketua Umum, Kangmas Tono Suharyanto sebagi Sekretaris Umum dan Kangmas Issoebijantoro sebagai Ketua Dewan Pusat.

2. Bahwa oleh karena itu putusan nomor 237 PK/TUN/2022 tidak akan menyebutkan sah atau tidaknya kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate.

Baca juga: Jurika Fratiwi Resmi Menjadi Direktur LBH Digitek DKI Jakarta

3. Bahwa sebagaimana diketahui, Persaudaraan Setia Hati Terate yang lahir dengan nama Pencak Sport Club pada tahun 1922 adalah organisasi yang tidak berbadan hukum, yang keberadaannya pun dijamin pemerintah melalui UU 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 10 yang berbunyi: Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:

(a). badan hukum; atau (b). tidak berbadan hukum.

Baca juga: Tanggapan Residivis Alvin Liem Atas Komentar Wilson Lalengke Terkait Natalia Rusli

4. Bahwa di dalam Parapatan Luhur (Musyawarah Nasional) Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tahun 2016, dengan alasan tertentu terpilih Dr. Ir. Muhammad Taufik, S.H., M.Si sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate meski hanya didukung (8 Suara), mengalahkan R. Moerdjoko yang didukung dan diberikan amanah oleh (108 suara) Cabang.

5. Dalam tahun pertama kepengurusan, terjadi banyak hal pendzaliman kepada Cabang-cabang, bahkan pemecatan kepengurusan Cabang tanpa prosedur, yang jelas-jelas merusak dan meniadakan marwah Persaudaraan yang ada. Hal itu kemudian memaksa Cabang-cabang meminta pertanggungjawaban Dr. Ir. Muhammad Taufik, S.H., M.Si dalam Rakornas PSHT 2017, yang karena ketidakhadiran dirinya, sementara di sisi lain harus ada upaya penyelamatan marwah Persaudaraan di PSHT, maka peserta Rakornas lalu meminta Majelis Luhur (Sekarang disebut Dewan Pusat) memberikan restu peningkatan status Rakornas menjadi Parapatan Luhur.

6. Bahwa dalam Rakornas/Parapatan Luhur 2017 yang diikuti oleh mayoritas Cabang peserta Parapatan Luhur 2016, yang kehadiran dan keikutsertaannya sudah jauh melebihi kuorum sebagaimana dipersyaratkan dalam AD ART 2016 dan sudah pula disetujui Majelis Luhur yang bersifat Kolektif Kolegial, secara aklamasi kemudian terpilih R. Moerdjoko sebagai Ketua Umum dan Tono Suharyanto sebagai Sekretaris Umum untuk menjaga marwah Persaudaraan yang ada.

7. Bahwa dikarenakan tidak menerima hasil Rakornas/Parapatan Luhur 2017 tersebut, maka Dr. Ir. Muhammad Taufik, S.H., M.Si, dan meski sudah tidak menjabat Ketua Umum PSHT, lalu diam-diam mendaftarkan badan hukum Persaudaraan Setia Hati Terate dengan melakukan rekayasa persyaratan sebagaimana disebutkan di dalam UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu rekayasa syarat Surat Keterangan Domisili dan Pernyataan Tidak Dalam Sengketa.

8. Bahwa atas munculnya pengesahan badan hukum PSHT yang didaftarkan oleh Dr. Ir. Muhammad Taufik, S.H., M.Si dimana yang bersangkutan sudah TIDAK menjabat sebagai Ketua PSHT sehingga TIDAK mempunyai kewenangan dan kualitas untuk itu, membuat Kangmas R. Moerdjoko menggugat pembatalan badan hukum tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Baca juga: Hendri Kampai: Hasto Tersangka, Era Pemimpin Partai Kebal Hukum Berakhir

9. Bahwa di dalam persidangan PTUN Jakarta dihadirkan saksi Lurah Nambangan Kidul, Sumarno S.Sos yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan "Surat Keterangan Domisili" bagi perkumpulan yang diketuai Dr. Ir. Muhammad Taufik, S.H., M.Si dan berdasar hal ini sudah pasti Dr. Ir. Muhammad Taufik, S.H, M.Si melanggar prinsip ajaran kejujuran dalam Persaudaraan Setia Hati Terate.

10. Bahwa dikarenakan cacat yuridis formil, dan secara fakta Dr. Ir. Muhammad Taufik, S.H., M.Si sudah dinonaktifkan dari kedudukan sebagai Ketua Umum PSHT, maka PTUN, PT-TUN dan Mahkamah Agung lalu membatalkan pengesahan badan hukum PSHT dengan Ketua Dr. Ir. Muhammad Taufik, S.H., M.Si.

11. Bahwa di dalam proses Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan dan dimenangkan Dr. Ir. Muhammad Taufik, S.H., M.Si, Novum (Bukti Baru) yang diajukan pun tetap tidak menyertakan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Nambangan Kidul, dimana artinya persyaratan pendirian badan hukum tetap cacat Yuridis Formil.

12. Bahwa selain itu dipandang ada kekhilafan di dalam pertimbangan hakim dalam Putusan PK, menjadikan alasan untuk diajukan PK Kedua.

13. Bahwa dengan adanya putusan PK Kedua juga DITOLAK, sambil menunggu salinan putusan PK Kedua diterima, maka pengurus pusat PSHT akan mempelajari guna mengambil langkah-langkah hukum yang harus dilakukan oleh pengurus pusat melalui LHA, dan untuk itu dihimbau kepada seluruh warga Persaudaraan Setia Hati Terate untuk tidak terprovokasi dengan pemberitaan terkait hal tersebut.

Baca juga: Konsekuensi Hukum bagi Jurnalis yang Lakukan Framing, Fitnah, dan Informasi Menyesatkan dalam Publikasi Opini

Diketahui Ilmu Setia Hati adalah ilmu jujur kepada hati nurani, oleh karena itu pengurus pusat Persaudaraan Setia Hati Terate tetap berkomitmen untuk menjaga marwah kejujuran guna tegaknya persaudaraan di Persaudaraan Setia Hati Terate.

Redaktur    : JIS Agung 

Kontributor: Humas PSHT/Anang